Ummatina

Ummat Islam Cinta NKRI

Aliran Dana FPI Dibongkar, Sudah Tepat FPI Tak Diberi Ruang di NKRI

Aliran Dana FPI Dibongkar, Sudah Tepat FPI Tak Diberi Ruang di NKRI

Page Visited: 5129
Read Time:1 Minute, 26 Second

Mahfud MD Bongkar Aliran Dana FPI, Ferdinand Hutahaean: Sudah Tepat FPI Tak Diberi Ruang di Negeri ini

JAKARTA – Ferdinand Hutahaean politisi asal Sumatera Utara menanggapi pemberitaan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyeret nama FPI dan aliran dana ke FPI.

Atas penuturan fakta aliran dana rekening Front Pembela Islam (FPI) oleh Mahfud MD, Ferdinand Hautahaean menyebut bahwa FPI memang tidak boleh mendapat ruang di Tanah Air.

Baca juga: Survei: Publik Lega Pasca Pembubaran FPI

Terkait tanggapannya mengenai pernyataan Mahfud MD soal FPI ini, Ferdinand Hutahaean menyampaikannya dalam cuitan Twitter @FerdinandHaean3 pada Rabu, 27 Januari 2021.

“Sudah tepat FPI tak diberi ruang di negeri ini,” tulis akun Twitter @FerdinandHaean3 seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.

“Intoleran, radikal memusuhi perbedaan, melakukan Arabisasi, budaya lokal dimusuhi dan ternyata anggotanya ada yang terlibat terorisme,” tambahnya.

Baca juga: PPATK Blak-balakan, Ada Transfer Lintas Negara ke Rekening FPI

Baca Juga :  Muhammadiyah Ingatkan Tindakan Pemerintah Melarang FPI Bukan Anti Islam

Mantan politisi Partai Demokrat ini juga menambahkan hal yang lebih mengejutkan soal sumber dana asing yang masuk ke rekening FPI.

“Selain itu lebih parah lagi ternyata FPI menggunakan dana asing. Parah!” ucap Ferdinand Hutahaean.

Sebelumnya diberitakan PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, pada 6 Januari 2021 bahwa rekening FPI telah diberhentikan sementara oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Penghentian aktifitas FPI berdasarkan pada Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Baca juga: Reinkarnasi FPI dan Bahaya Nama Baru Penggantinya

Serta dikhawatirkan aliran dana FPI untuk pendanaan terorisme seperti dikenakan dengan UU nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Penetapan penghentian aktifitas rekening FPI juga tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) enam Menteri yang diumumkan pada Rabu, 30 Desember 2020 di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat. (*)

Bagikan ini :