Ummatina

Ummat Islam Cinta NKRI

ASN Dilarang Terlibat Urusan PKI, HTI dan FPI

ASN Dilarang Terlibat Urusan PKI, HTI dan FPI

Page Visited: 1494
Read Time:1 Minute, 33 Second

Menteri Tjahjo Kumolo: ASN Dilarang Terlibat PKI, HTI dan FPI

Jakarta – Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) atau PNS dilarang untuk terlibat atau menjadi anggota organisasi masyarakat yang telah diputuskan pemerintah sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

Organisasi yang sudah dinyatakan terlarang, kata Tjahjo, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).

”ASN dilantik dan diambil sumpahnya untuk setia kepada pemerintahan yang sah, Pancasila, dan UUD 1945. Sehingga apabila ASN sebagai anggota aktif di organisasi yang dilarang itu, maka dilarang secara prinsip,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Jumat (1/1/2021).

Apabila ada PNS yang terlibat sebagai anggota ormas terlarang tersebut, mengikuti kegiatannya, hingga sekadar menggunakan atribut dari organisasi terlarang tersebut, akan dikenakan sanksi.

Pasalnya, tiga organisasi itu sudah jelas dilarang aktivitas dan simbol-simbolnya. “Indonesia adalah negara hukum. Apa yang menjadi keputusan pemerintah harus diikuti oleh seluruh warga negara, khususnya ASN,” jelas Tjahjo.

Baca Juga :  Eks-HTI Dilarang Maju Pemilu, Konsekuensi Sebagai Ormas Terlarang Seperti PKI
ASN Dilarang Terlibat Urusan PKI, HTI dan FPI

Pernyataan Tjahjo ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Selanjutnya, Tjahjo akan menerbitkan surat edaran yang melarang ASN untuk terlibat secara aktif dan tidak boleh menggunakan atribut dari organisasi yang tidak terdaftar di pemerintah, serta organisasi yang telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang.

Surat edaran itu akan ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah terkait pelarangan dan sistem pengawasan kepada ASN akan diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi.

Kemudian, Kementerian PANRB bersama Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara melakukan sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Sidang yang dilakukan secara berkala tersebut akan memutuskan sanksi bagi PNS yang melanggar kode etik, seperti korupsi, penyalahgunaan narkotika, dan keterlibatan dalam gerakan radikalisme. (ARN)

Sumber: Kompas TV

Bagikan ini :