Ummatina

Ummat Islam Cinta NKRI

Bongkar Proyek Khilafah, Khilafah Bisa Berujung Tumpah Darah

Page Visited: 1078
Read Time:5 Minute, 38 Second

Duta.co bersama Formacida (Forum Masyarakat Cinta Damai) Jawa Timur, GP Ansor Surabaya, dan AI (Astranawa Institute) di Graha Astranawa, Rabu (24/5/2017) pernah menggelar Dialog Publik: “Khilafah HTI, Benarkah Agenda Rasulullah saw?”. Dari dialog publik tersebut ada catatan penting bagi umat Islam yang masih tergila-gila dengan proyek Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pertama, khilafah itu bukan agenda Rasulullah saw. Kedua, khilafah ini sudah pernah menjadi kajian serius para ulama ketika mendirikan negara bernama Republik Indonesia. Ketiga, khilafah itu proyek politik kekuasaan yang, dalam sejarahnya selalu berakhir dengan tumpah darah.

“Saudara kita ini (HTI red.), harus paham, bahwa tahun 1945 para ulama sudah membahasnya, dan hasilnya menyepakati bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan dasar Pancasila dan UUD 1945. Jadi, pemerintahan Indonesia sekarang ini menurut hemat saya sudah khilafah ala Minhaj Nubuwwah, seperti yang dicita-citakan HTI,” demikian disampaikan Dr KH Imam Ghazali Said, MA pengasuh pondok pesantren mahasiswa ‘An-Nur’ Surabaya ini di depan peserta diskusi.

Masih menurut KH Imam Ghazali Said, belajar dari sejarah yang ada, perebutan kekuasaan itu sering berakhir tragis. Sepeninggal Kanjeng Nabi Muhammad saw masalah perebutan kekuasaan ini benar-benar krusial. Setelah khalifah Abu Bakar ra, semua berakhir mengerikan. Tokoh sehebat Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib bahkan seterusnya tidak lepas dari episode bunuh membunuh.

“Apa HTI ikhlas umat Islam di republik ini bunuh membunuh hanya untuk memperebutkan kekuasaan? Kondisi Republik Indonesia yang, aman seperti sekarang ini, harus kita syukuri, ini bentuk rahmat Allah swt. Tunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu rahmatan lilalamin. Ini yang saya sebut minhajun nubuwah,” tambah Dekan Fakultas Adab dan Humaniora (FAHUM) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya sembari mengupas tuntas sejarah perebutan kekuasaan dalam Islam.

Baca Juga :  Penjelasan TGB Soal Bendera Nabi, HTI Bohong kepada Umat Islam Indonesia

Penegakkan khilafah saat ini, adalah impossible alias tak masuk akal. Ketika dunia sudah berubah bentuk menjadi nation state (negara kebangsaan), maka sistem khilafah itu sudah tidak layak untuk diimpikan. Apakah negara seperti Iran itu mau tunduk dengan khilafah global? Lalu, apakah Iran yang syiah itu kemudian harus diperangi?

“Belum lagi kalau khilafah itu dipegang orang-orang wahabi, bagaimana nasib sunni? Amalan-amalan nahdliyin akan diberangus semua. Di sini bukan tidak mungkin berakhir bunuh membunuh,” tegasnya.

Pengusung Khilafah, Pahamilah Bahwa Proyek Khilafah Bisa Berujung Tumpah Darah

Hal yang sama disampaikan Dr Achmad Murtafi Haris, M Fil I, alumni Al-Azhar Kairo yang juga dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Menurut Dr Murtafi, pada zaman Rasulullah saw penguasa politik selalu berorientasi pada ekspansi teritori (wilayah). Kekuatan militer dibangun untuk pertahanan dan perluasan wilayah. Walhasil, terjadilah penaklukan demi penaklukan, khalifah Islam sempat memiliki kekuasaan yang sangat luas dan menjadi pemimpin politik bagi seluruh umat Islam di mana pun.

Tetapi, lanjutnya, roda pun berputar, imperium Islam yang besar itu kemudian terpecah karena ketidakmampuan penguasa tunggal (khalifah). Penyebabnya bisa ketidakadilan, mismanajemen, ambisi individu dan sebagainya. Khalifah tidak lagi berkuasa atas wilayah yang dahulu dikuasainya. Hal ini terus berlanjut di mana negara yang besar terpecah menjadi negara-negara kecil dan sebaliknya negara yang kecil itu, karena kekuatannya, berubah menjadi besar karena keberhasilannya menaklukkan yang lain.

“Sejarah kemudian berubah, abad ke-16 kekuasaan Islam di Spanyol runtuh. Eropa kemudian mengambil alih sebagian besar wilayah dari Afrika Utara hingga Asia Tenggara wilayah Islam dibagi rata oleh penguasa Eropa untuk dijadikan koloni-koloni mereka. Masa kolonialisme ini berjalan hingga tiga setengah abad dan pada akhirnya pada pertengahan abad kedua puluh, satu demi satu negara-negara tersebut meraih kemerdekaannya,” tambah Dr Murtafi.

Maka, lahirlah negara bangsa di kalangan warga asli (inlander) yang didasarkan pada kesadaran bersama untuk mendirikan negara sendiri menjadi penguasa sendiri dan mengusir penguasa asing yang telah memeras kekayaan alam dan manusia. Kesadaran untuk membentuk negara inilah yang kemudian menjadikan mereka terikat dalam satu bangsa meski memiliki latar belakang suku, bahasa, ras dan agama yang berbeda.

Baca Juga :  Gagal Paham Khilafah, Khilaf Pemahaman Khilafah

Dalam konteks negara bangsa, jelas Dr Murtafi, maka kesadaran bersatu seringkali didasarkan pada penderitaan yang sama di bawah penjajahan asing. Dari sini jelas bahwa bentuk suatu negara adalah didasarkan pada siapa yang mendirikan negara itu. Jika pendirinya adalah warga bumi putera yang ingin terbebas dari penguasa asing, maka bentuk negara itu sesuai apa yang dihasilkan dari keputusan bersama para pendiri (founding fathers).

“Jadi mau memilih khilafah atau negara bangsa tidak bisa dilepaskan dari sejarah awal berdirinya sebuah negara. Dalam hal ini jelas, Indonesia didirikan berdasarkan kepentingan bersama untuk membebaskan diri dari penjajahan apakah itu Belanda atau Jepang, ini menyatukan kita menjadi satu bangsa sehingga negara yang terbentuk adalah negara bangsa,” tambahnya.

Dengan fakta ini, membentuk negara Islam atau yang lazim disebut khalifah, adalah absurd. “Dengan bahasa lain, jangankan menjadikan semua negara Islam tunduk di bawah satu penguasa, kini penguasa negara sendiri saja tidak selalu ditaati. Kalau khilafah itu didasarkan pada kondisi umat Islam yang lemah atas kedigdayaan Barat, maka banyak alternatif selain khilafah. Toh sudah ada organisasi konferensi Islam (OKI) segala,” katanya.

Kenyataan ini juga yang, membuat GP Ansor sebagai benteng ulama dan NKRI tak mau kompromi. “Istilah kami, NKRI harga mati. Siapa saja yang mau mengubah Pancasila dan NKRI, yang sudah menjadi konsensus nasional, harus berhadapan dengan GP Ansor. Kalau istilah Presiden Jokowi, macam-macam ubah konstitusi digebuk. Tidak ada kompromi untuk NKRI,” tegas HM Faridz Afif, SIP MAP, Ketua GP Ansor Kota Surabaya yang, juga menjadi narasumber diskusi publik tersebut.

Baca Juga :  SIKAP PEMERINTAH AUSTRALIA TERHADAP KHILAFAH

Fathul Qodir, kader Gerakan pemuda (GP) Ansor yang telah mengikuti jejang pendidikan khusus pengkaderan Ansor, juga menjelaskan, bahwa, Ormas HTI tidak layak ada di Indonesia. Mengapa? Karena HTI anti-NKRI, lebih suka mengusung proyek khilafah. “Adalah tepat kalau pemerintah sekarang membubarkan HTI, GP Ansor mendukung penuh kebijakan itu,” tegas Fathul yang sempat membedah anatomi gerakan HTI tersebut.

Diskusi semakin gayeng ketika sang moderator, Mokhammad Kaiyis dari duta.co membuka sesi tanya jawab. Abdul Ghoni, GP Ansor Mojokerto mempertanyakan ketegasan pemerintah terhadap HTI, termasuk keteledorannya dalam memberikan keputusan Menkum HAM. “Mohon maaf Kiai Imam Ghazali, saya tidak setuju kalau HTI disebut sebagai saudara GP Ansor, karena hari-harinya menjelek-jelekkan Ansor,” katanya.

Sementara Abdul Qodir, dari Masjid Kemayoran, Indrapura, Surabaya berharap agar posisi HTI ini diperjelas, kalau sebagai ancaman, di mana ancamannya terhadap NKRI? “Adakah ormas-ormas lain juga menjadi ancaman NKRI? Bukankah persoalan kita sekarang ketertinggalan dengan Barat?,” tanyanya.

Pertanyaan senada disampaikan Abdul Halim dan Zainal Muttaqien, bahwa, umat Islam sekarang butuh pemimpin yang mampu menggerakkan potensi yang ada. Selama ini kekuatan umat Islam masih tercerai berai sehingga mudah ditaklukkan Barat. “Dominasi Barat ini harus dilawan, umat Islam Indonesia harus bangkit, itulah isu-isu yang diangkat HTI,” jelasnya.

Menghadapi isu yang diusung HTI, termasuk anti-Barat, anti-Amerika ini, umat Islam juga diminta cerdas. Menurut Dr Murtafi, Hizbut Tahrir (HT) sendiri sudah dibubarkan di berbagai negara, termasuk di mana ia berdiri (Palestina). HT dibiarkan hidup, atau mungkin malah dipelihara hanya di dua negara, Amerika Serikat dan Inggris. Mengapa? Ini pertanyaan besar. “Ini membuktikan bahwa gerakan HTI itu politik, khilafah yang diusung HTI juga politik. Kalau sudah jelas politik, jangan sekali-kali dicampur-aduk dengan agama,” jelasnya.

Bagikan ini :