Ummatina

Ummat Islam Cinta NKRI

_Din Syamsuddin, Alumni ITB Laporkan Din Syamsuddin karena Lakukan 6 Pelanggaran Disiplin PNS

Alumni ITB Laporkan Din Syamsuddin karena Lakukan 6 Pelanggaran Disiplin PNS.

Din Syamsuddin Dilaporkan Alumni ITB karena 6 Pelanggaran PNS

Page Visited: 3159
Read Time:3 Minute, 11 Second

Alumni ITB Laporkan Din Syamsuddin karena Lakukan 6 Pelanggaran Disiplin PNS

Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) lintas jurusan dan angkatan yang terhimpun dalam Gerakan Anti Radikalisme – Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) melaporkan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Din Syamsuddin dilaporkan atas pelanggaran disiplin PNS dan atau pelanggaran kode etik ASN. Dalam keterangannya GAR ITB menjelaskan surat laporan itu didukung oleh 2.075 orang alumni ITB.

Melalui surat laporan bernomor 05/Lap/GAR-ITB/X/2020. Ada enam poin pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Din Syamsuddin selaku PNS. Sepaerti diketahui, posisi Din Syamsuddin kini masih menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Pelanggaran kode etik ASN ini diketahui setelah mencermati secara saksama pernyataan-pernyataan, sikap, serta sepak terjang terlapor selama lebih dari satu tahun terakhir ini.

Baca juga: Kini Din Syamsuddin Presidium KAMI, Dulu Bangga dan Siap Jadi Cawapres Jokowi

Baca Juga :  KEMANA LANGKAH KOALISI AKSI MENYELAMATKAN INDONESIA (KAMI) ?

GAR ITB menilai bahwa Din Syamsuddin telah melakukan pelanggaran yang substansial atas norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, dan atau pelanggaran disiplin PNS. Penilaian itu dilakukan setelah sebelumnya GAR ITB mencermati pernyataan-pernyataan, sikap, serta sepak terjang Din selama lebih dari satu tahun terakhir.

“GAR ITB menilai bahwa Peringatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober adalah sebuah momentum yang tepat untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap oknum PNS yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, untuk mengingatkan keterikatannya pada sumpah PNS yang telah diucapkannya,” tulis GAR ITB.

Berikut enam poin pelanggaran disiplin PNS yang dituduhkan terhadap Din Syamsuddin dalam surat laporan GAR ITB.

Baca juga: Din Syamsudin Cederai Hubungan Indonesia – Palestina dengan Undang Dubes Palestina di Acara Deklarasi KAMI

  1. Din Syamsudin dianggap bersikap konfrontatif terhadap lembaga negara dan terhadap keputusannya. Hal itu diketahui melalui pernyataan Din pada 29 Juni 2019.

GAR ITB menyebut Din melontarkan tuduhan tentang adanya rona ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi yang memproses serta memutus perkara sengketa Pilpres 2019.

Baca Juga :  Habib Rizieq Positif Covid-19, Lokasi Isolasi Mandiri Didemo Warga
  1. Din Syamsuddin dinilai mendiskreditkan pemerintah, menstimulasi perlawanan terhadap pemerintah, yang berisiko untuk terjadinya proses disintegrasi bangsa.

Tindakan Din itu dinilai melalui pernyataan Din dalam webinar “Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19” pada 1 Juni 2020 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadyah (MAHUTAMA) dan Kolegium Jurist Institute (KJI). Din dinilai menunjukkan kekonsistenannya untuk menyuarakan penilaian yang negatif terhadap pemerintah Indonesia.

  1. Din Syamsuddin dianggap melakukan framing yang menyesatkan pemahaman masyarakat umum, dan mencederai kredibilitas pemerintah RI yang sah.

Di mana pada saat peristiwa pra-deklarasi kelompok KAMI pada 2 Agustus 2020, Din telah mengeluarkan pernyataan, yang pada dasarnya adalah sebuah framing yang menyesatkan pemahaman masyarakat Indonesia. Negara Indonesia dikesankan seolah-olah sedang dalam kondisi sangat darurat, akibat dari praktek oligarki, kleptokrasi, korupsi, dan politik dinasti.

  1. Din Syamsuddin dianggap menjadi pemimpin dari kelompok yang beroposisi terhadap pemerintah.

Bagi GAR ITB, acara deklarasi kelompok KAMI di Jakarta pada 18 Agustus 2020 merupakan sebuah konfirmasi resmi atasposisi kepemimpinan Din Syamsudin di dalam kelompok KAMI. Oleh karenanya bagaimana kedudukan kelompok KAMI terhadap pemerintah Indonesia, merupakan cerminan dari posisi Din terhadap pemerintah pula.

Baca Juga :  Gemar Serang Pemerintah, Ferdinand Heran Ternyata Din Syamsuddin Masih PNS
  1. Din Syamsuddin dianggap menyebarkan kebohongan, melontarkan fitnah, serta mengagitasi publik agar bergerak melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah.

Dalam pidatonya di deklarasi kelompok KAMI di Bandung, Jawa Barat pada 7 September 2020, GAR ITB memandang Din kembali menyuarakan sebuah kebohongan publik. Din menyatakan seolah-olah telah terjadi kerusakan-kerusakan negara dan bangsa pada masa kini, yang skalanya bahkan lebih besar daripada kerusakan-kerusakan yang terjadi selama masa penjajahan Belanda.

6 Din Syamsuddin dinilai melontarkan fitnah dan mengeksploitasi sentimen agama.

Respon Din Syamsudin pada 13 September 2020 yang menanggapi kejadian penganiayaan fisik yang dialami oleh Syekh Ali Jaber, Din menyatakan penilaiannya bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap ulama, dan kejahatan berencana terhadap agama dan keberagamaan.

Baca juga : KAMI Didirikan oleh Mereka yang Alami Post Power Syndrome? (*)

Bagikan ini :