Ummatina

Ummat Islam Cinta NKRI

Ferdinand Hutahaean, Fadli Zon Diskak Ferdinand Hutahaean

Gemar Serang Pemerintah, Ferdinand Heran Ternyata Din Syamsuddin Masih PNS

Page Visited: 1247
Read Time:3 Minute, 28 Second

Din Syamsuddin Langgar Kode Etik ASN, Ferdinand Heran Ternyata Din Syamsuddin Masih PNS

Jakarta – Politikus Ferdinand Hutahaean ikut mengomentari soal Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin yang dilaporkan oleh Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) atas pelanggaran disiplin PNS atau kode etik ASN.

Ferdinand mengaku, bahwa dirinya baru mengetahui kalau Din Syamsuddin saat ini masih berstatus sebagai PNS. Ia pun mempertanyakan mengapa seorang PNS bisa menyerang pemerintah.

“Baru tau saya kalau Din masih PNS, boleh ya PNS berpolitik? Berorganisasi kegiatan politik? Bahkan menyerang pemerintah?,” cuit Ferdinand dalam akun media sosialnya, Sabtu (31/10/2020).

Baca juga : Din Syamsuddin Dilaporkan Alumni ITB karena 6 Pelanggaran PNS

Ferdinand pun kemudian meminta penjelasan kepada Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo terkait status Din yang dinilai menyalahi kode etik PNS atau ASN.

“Pak @tjahjo_kumolo yang saya hormati, kira-kira yang begini bagaimana pak?,” tanyanya.

Din Syamsuddin dilaporkan Alumni ITB

Sebelumnya, Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) lintas jurusan dan angkatan yang terhimpun dalam Gerakan Anti Radikalisme – Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) melaporkan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Baca Juga :  PBB Tangapi Eksistensi "KAMI", Presiden Tidak Melanggar Apa Pun

Baca juga : Kini Din Syamsuddin Presidium KAMI, Dulu Bangga dan Siap Jadi Cawapres Jokowi

Din Syamsuddin dilaporkan atas pelanggaran disiplin PNS dan atau pelanggaran kode etik ASN. Dalam keterangannya GAR ITB mengaku surat laporan itu didukung oleh 2.075 orang alumni ITB.

Melalui surat laporan bernomor 05/Lap/GAR-ITB/X/2020. Ada enam poin pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Din selaku PNS. Sepaerti diketahui, posisi Din Syamsuddin kini masih menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

GAR ITB menilai bahwa Din telah melakukan pelanggaran yang substansial atas norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, dan atau pelanggaran disiplin PNS.

Penilaian itu dilakukan setelah sebelumnya GAR ITB mencermati pernyataan-pernyataan, sikap, serta sepak terjang Din selama lebih dari satu tahun terakhir.

Baca Juga : KAMI Didirikan oleh Mereka yang Alami Post Power Syndrome?

Berikut enam poin pelanggaran yang dituduhkan terhadap Din dalam surat laporan GAR ITB.

  • Din Syamsudin dianggap bersikap konfrontatif terhadap lembaga negara dan terhadap keputusannya. Hal itu diketahui melalui pernyataan Din pada 29 Juni 2019. GAR ITB menyebut Din melontarkan tuduhan tentang adanya rona ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi yang memproses serta memutus perkara sengketa Pilpres 2019.
  • Din Syamsuddin dinilai mendiskreditkan pemerintah, menstimulasi perlawanan terhadap pemerintah, yang berisiko untuk terjadinya proses disintegrasi bangsa. Tindakan Din itu dinilai melalui pernyataan Din dalam webinar “Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19” pada 1 Juni 2020 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadyah (MAHUTAMA) dan Kolegium Jurist Institute (KJI). Din dinilai menunjukkan kekonsistenannya untuk menyuarakan penilaian yang negatif terhadap pemerintah Indonesia.
  • Din Syamsuddin dianggap melakukan framing yang menyesatkan pemahaman masyarakat umum, dan mencederai kredibilitas pemerintah RI yang sah. Di mana pada saat peristiwa pra-deklarasi kelompok KAMI pada 2 Agustus 2020, Din telah mengeluarkan pernyataan, yang pada dasarnya adalah sebuah framing yang menyesatkan pemahaman masyarakat Indonesia. Negara Indonesia dikesankan seolah-olah sedang dalam kondisi sangat darurat, akibat dari praktek oligarki, kleptokrasi, korupsi, dan politik dinasti.
  • Din Syamsuddin dianggap menjadi pemimpin dari kelompok yang beroposisi terhadap pemerintah. Bagi GAR ITB, acara deklarasi kelompok KAMI di Jakarta pada 18 Agustus 2020 merupakan sebuah konfirmasi resmi atas posisi kepemimpinan Din Syamsuddin di dalam kelompok KAMI. Oleh karenanya bagaimana kedudukan kelompok KAMI terhadap pemerintah Indonesia, merupakan cerminan dari posisi Din terhadap pemerintah pula.
  • Din Syamsuddin dianggap menyebarkan kebohongan, melontarkan fitnah, serta mengagitasi publik agar bergerak melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah. Dalam pidatonya di deklarasi kelompok KAMI di Bandung, Jawa Barat pada 7 September 2020, GAR ITB memandang Din kembali menyuarakan sebuah kebohongan publik. Din menyatakan seolah-olah telah terjadi kerusakan-kerusakan negara dan bangsa pada masa kini, yang skalanya bahkan lebih besar daripada kerusakan-kerusakan yang terjadi selama masa penjajahan Belanda.
  • Din Syamsuddin dinilai melontarkan fitnah dan mengeksploitasi sentimen agama. Respon Din Syamsudin pada 13 September 2020 yang menanggapi kejadian penganiayaan fisik yang dialami oleh Syekh Ali Jaber, Din menyatakan penilaiannya bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap ulama, dan kejahatan berencana terhadap agama dan keberagamaan.
Bagikan ini :