Ummatina

Ummat Islam Cinta NKRI

Indonesia Khilafah Juga karena Sejak Dulu Tidak Ada Bentuk Baku Sistem Khilafah

Indonesia Adalah Khilafah dengan Sistem Demokrasi dan Berideologi Pancasila

Page Visited: 6663
Read Time:3 Minute, 59 Second

Indonesia Ini Bisa Juga Disebut Negara Khilafah karena Sejak Dulu Tidak Ada Bentuk Baku Sistem Khilafah

PROF Mohammad Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013, mengatakan Indonesia saat ini sejatinya telah menganut sistem khilafah.

Khilafah yang diberlakukan di Indonesia, menurut Mahfud MD, adalah hasil kajian atau musyawarah para ulama pendiri negara ini sebelum memerdekakan Indonesia.

Karena itu, menurut guru besar hukum tata negara Mahfud MD, khilafah yang berlaku di Indonesia bisa jadi berbeda dengan model khilafah yang dijalankan oleh negara-negara Islam yang ada di dunia.

Saya pastikan bahwa Indonesia dengan sistem Pancasila ini adalah juga khilafah. Khilafah dalam arti sistem pemerintahan yang khas bagi Indonesia. Al Khilafah al Indonesia, kira-kira,” ujar Mahfud MD dalam sebuah video yang dia share pada hari Selasa (2/10/2018).

Dalam video yang berisi potongan acara ILC itu, Mahfud MD sedang menjawab pernyataan tokoh HTI Felix Siauw yang mengungkap sejarah khilafah.

Menurut Mahfud MD, berbicara khilafah bisa didekati dari dua perspektif, yaitu sebagai sistem atau sebagai sebutan kepemimpinan.

Khilafah sebagai sebuah sistem ketatanegaraan, menurut kajian Mahfud MD, tidak ada dalam Al Quran dan Hadists nabi Muhammad SAW.

Karena itulah, menurut Mahfud MD, setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW kemudian lahir berbagai macam bentuk khilafah.

Baca Juga :  Mewaspadai Pengasong Khilafah Perusak Moral Bangsa

“Yang sekarang pun ada 57 jenis negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Ada 22 negara arab. Itu beda-beda lagi khilafahnya,” kata Mahfud MD.

Indonesia Adalah Khilafah Berbentuk Republik, Berdasarkan Pancasila dan Sistem Demokrasi

Indonesia Khilafah Juga karena Sejak Dulu Tidak Ada Bentuk Baku Sistem Khilafah

Menurut Prof. Mahfud MD, Indonesia pun telah menganut sistem khilafah, tetapi model khilafah yang khas Indonesia yang mana negara berbentuk republik yang didasarkan kepada Pancasila dengan sistem demokrasi.

“Khilafah yang khas Indonesia. Al Khilafah al Indonesia, kira-kira. Ini produk itjihad para ulama. Seperti ulama-ulama di negara lain,” kata Mahfud MD.

Berdasarkan kajiannya terhadap hukum tata negara di sejumlah negara Islam dan juga hakum Islam, kata Mahfud MD, tidak ada model khilafah baku yang harus diikuti.

“Sewaktu saya kuliah, guru saya pimpinan Muhammadiyah mengatakan, tidak ada khilafah yang harus diikuti. Boleh bikin sendiri-sendiri. Bahkan beliau mengatakan indonesia ini sudah negara yang sangat sesuai dengan syariat Islam,” katanya.

Karena itu, Mahfud tidak sependapat dengan model khilafah yang disampaikan oleh tokoh HTI Felix Siauw.

“Khilafah dalam konsep FPI dan HTI itu adalah sistem pemerintahan. Dan itu jelas-jelas ideologi yang bertentanngan dengan Pancasila. Kalau khilafah sebutan sebagai pemimpin, itu tidak menjadi soal. Tidak apa-apa. Tapi khilafah gerakan ideologi untuk mengganti sistem yang sudah disepakati yang bernama Pancasila itu jelas-jelas gerakan terlarang.” kata Mahfud MD.

Baca Juga :  "DOSA RIBA LEBIH BESAR DARI ZINA DENGAN IBU KANDUNG" ADALAH PERNYATAAN BATIL

Mahfud MD mengaku sudah mendengar langsung penjelasan konsep khilafah dari para petinggi Hizbut Thahrir Indonesia (HTI) sehingga ia berkesimpulan khilafah yang diusung HTI terkait dengan sistem pemerintahan.

“Oleh sebab itu mereka (HTI) menolak demokrasi. Menganggap demokrasi itu thogut. Menolak negara kebangsaan, mereka maunya transnasional. Satu negara yang berdasarkan Islam yang meliputi berbagai bangsa menjadi satu negara,” ujar Mahfud MD.

Jika khilafah dalam pengertian sistem tata pemerintahan yang terus diperjuangkan, maka itu sangat berbahaya bagi keberlangsungan tegaknya negara Indonesia.

“Oleh sebab itu tetap berbahaya gerakan khilafah itu sebagai sebuah gerakan alternatif ideologi,” ujar Mahfud MD.

Sistem Khilafah dalam Pandangan MUI, Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

Sebelumnya diberitakan Wartakotalive.com, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai sistem khilafah tidak bisa lagi digunakan dalam sistem pemerintahan negara mana pun.

Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah mengatakan, kerangka politik khilafah bertolak belakang dengan sistem demokrasi negara modern saat ini.

Menurutnya, kekhalifahan sudah kehilangan legitimasinya di dunia.

Juga, tidak ada negara modern yang menggunakan sistem tersebut, bahkan di Timur Tengah.

“Kekhalifahan di dunia juga telah kehilangan legitimasi. Hilang sejak masa Ottoman terakhir di Turki. Jadi kita tidak relevan lagi bicara khilafah,” kata Ikhsan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/5/2017).

Baca Juga :  Sejak Dulu HTI Selalu "Sembunyi" pada Setiap HUT RI, Kenapa Mereka?

Pada zaman Kesultanan Ottoman berakhir, sistem khalifah juga sudah tidak digunakan lagi.

Kesultanan ini pun pecahannya memisahkan diri dan membentuk negara-negara bagian.

“Mereka membentuk negara yang mempunyai batas teritori. Sudah kehilangan legitimasi internasional. Bahkan kalau dihidupkan, ya amat sulit. Jangankan di Indonesia, di suku saja sulit. Sudah enggak ada lagi,” katanya.

Begitu juga di Indonesia, Ikhsan menjelaskan, sistem khilafah tentu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Namun, jika hanya sebagai wadah pembelajaran dan sejarah, hal tersebut tentu tidak perlu dikhawatirkan oleh pemerintah.

“Kalau khilafah itu berkaitan dengan sistem negara berkebangsaan kita sudah final, tidak ada lagi gagasan yang di luar NKRI. Jadi sebagai negara, kita sudah selesai, jangan lagi ada pemikiran atau ide yang ingin mengubah NKRI,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri pernah melakukan kajian untuk menggugat HTI ke pengadilan. HTI dianggap menyebarkan sistem khilafah yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dan hasilnya kemudian bisa dilihat HTI akhirnya menjadi ormas yang benar-benar dilarang di Indonesia. Jadi, sekarang HTI adalah termasuk ormas terlarang di Indonesia, statusnya sama dengan PKI dalam pandangan hukum di Indonesia. (Ummatina/wartakota.tribun).

Bagikan ini :

Mungkin Luput dari Anda