Ummatina

Ummat Islam Cinta NKRI

Kriminalisasi Kiai dan Pondok Pesantren Tidak Ada dalam RUU Cipta Kerja

Kriminalisasi Kiai dan Pondok Pesantren Tidak Ada dalam RUU Cipta Kerja

Page Visited: 1215
Read Time:1 Minute, 49 Second

Dalam RUU Cipta Kerja Tidak Ada Kriminalisasi Kiai dan Pondok Pesantren

RUU Cipta Kerja masih terus menjadi perbincangan panas di masyarakat. Di antara yang kini menghangat adalah terkait perubahan atas Pasal 62 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yang mengancam keberadaan pondok pesantren.

Sebenarnya, pasal tersebut menyasar pada penyelenggara pendidikan secara umum yang menggunakan jalur formal, ada juga yang non formal dan tidak khusus menangani pondok pesantren. Sementara itu, RUU Cipta Kerja memuat dan membina UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Secara khusus, pondok pesantren diatur dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren, dan tidak ada upaya untuk perubahannya.

Baca juga : Pendirian Pesantren Merujuk UU Pesantren, Jadi Tidak Ada Sanksi Pidana

Menanggapi hal tersebut, Senator DI Yogyakarta Dr. H. Hilmy Muhammad , MA menyampaikan agar masyarakat tidak terburu-buru emosi dalam masalah yang belum tentu benar.

“Kita perlu kroscek terlebih dahulu. Justru aturan mengenai pendirian lembaga perlu dibuat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dan memang pesantren tidak masuk dalam pembahasan RUU Omnibus Law ini,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut.

Baca Juga :  Benarkah Mahasiswa di Jakarta Gelar Demo Tuntut Jokowi Turun Presiden ?

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut mengungkapkan bahwa yang namanya pesantren tidak mesti lembaga pendidikan, karena memang pesantren tidak hanya bergerak di bidang pendidikan. Pesantren juga adalah lembaga dakwah, sosial, dan kemasyarakatan.

Menyamakan “pesantren” sama dengan “sekolah” adalah upaya simplifikasi lembaga pesantren. Kalau demikian, lalu apa bedanya pesantren dengan sekolah, atau madrasah?!

Baca juga : Kiai Misbahul Munir: “Cinta Tanah Air Itu Perintah Allah Dan Rasulullah Saw”

Isu itu pertama kali dimunculkan oleh anggota DPR RI yang menyebut bahwa pasal 53 (1), 62 (1) dan 71 RUU Cipta Kerja mengancam keberadaan pondok pesantren dan ada upaya kriminalisasi para kiai.

“Mempersoalkan peluang pemidanaan ulama atau kiai karena memiliki pondok yang tidak berizin sebenarnya hanya upaya membikin gaduh situasi nasional yang sedang prihatin dengan pandemi. Dan sangat disayangkan bila hal seperti ini bersumber dari orang yang tidak pernah menyelami dan tahu seluk-beluk dunia pesantren,” katanya.

Gus Hilmy menegaskan bahwa jika tidak kompeten dalam suatu hal, sebaiknya tidak membikin pernyataan yang dapat membuat masyarakat gaduh. Dalam hal ini yang bicara pesantren mestilah orang pesantren. (qa/ummatina)

Bagikan ini :