Ummatina

Ummat Islam Cinta NKRI

Mahfud MD Sebut Korupsi Dana Covid-19 Bisa Dihukum Mati

Mahfud MD Sebut Koruptor Dana Covid-19 Bisa Dihukum Mati

Page Visited: 62
Read Time:2 Minute, 19 Second

Menurut Menko Polhukam Mahfud MD bahwa Pelaku Korupsi Dana Covid-19 Bisa Dihukum Mati.

Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) mengingatkan agar pejabat baik di pusat ataupun di daerah agar tidak main-main dalam mempergunakan anggaran bencana terutama saat pandemi Covid-19. Jika ada pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan anggaran bencana Virus Corona, maka bisa dihukum mati.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD ketika berlangsung video conference (vicon) Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020. Vicon diadakan dalam Rangka Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (15/6/2020) siang.

Baca juga : LOCKDOWN Itu Apa Sih, Inilah LOCKDOWN !

Tiga hal dari Presiden Terkait Pengawasan Anggaran Covid-19

Mahfud MD mengatakan bahwa saat ini penggunaan anggaran bencana pada wabah Covid-19 sudah diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2020. Yaitu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi Covid-19.

“Saya ingatkan, menurut UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), diancam dengan paling tinggi seumur hidup atau 20 tahun penjara. Namun, dalam keadaan bencana seperti saat Covid-19 ini, maka ancaman hukuman mati ini diberlakukan berdasarkan UU yang berlaku,” tegas Mahfud MD.

Baca Juga :  Ternyata Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo Diganti Bukan karena Film G30S/PKI

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menekankan tiga hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait pengawasan anggaran selama kondisi darurat bencana.

Pertama, tidak boleh mencari-cari kesalahan.

Kedua, dalam proses pengawasan anggaran agar tidak sampai tumpang tindih.

Jika sudah diawasi oleh BPKP, maka tidak perlu kepolisian atau kejaksaan ikut memeriksa. Begitu pun sebaliknya.

“Ketiga, jangan sampai pengawasan penggunaan anggaran bencana ini menjadi industri hukum. Yang salah jadi benar atau yang benar jadi salah. Ini agar benar-benar dicamkan untuk semua aparat penegak hukum,” tegasnya.

Baca juga : Aksi Perampokan Saat Lockdown, Kantor Parlemen Eropa Dirampok

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menambahkan, penggunaan anggaran bencana Covid-19 melalui APBN dan APBD memerlukan pengawasan yang baik.

Rawan Politisasi Bansos Covid-19 Menjelang Pilkada Desember 2020

Dalam pelaksanaan pengawasan, lebih diperkuat melalui inspektorat daerah dan BPKP.

“Kami mengedepankan pengawasan dari daerah. Sebab, selama pandemi Covid-19 ini ada keterbatasan transportasi. Sehingga, kami manfaatkan jejaring aktif di daerah untuk pengawasan internal di samping aparat penegak hukum baik dari polisi, kejaksaan, dan KPK,” ujar Tito Carnavian.

Baca Juga :  Mahfud MD : Haram Tiru Sistem Pemerintahan Nabi Muhammad Saw

Mantan Kapolri itu juga mengingatkan pada kepala daerah agar memanfaatkan anggaran bencana Covid-19 dengan tepat. Jangan sampai ada politisasi anggaran dari bantuan sosial (bansos) yang dibagikan untuk masyarakat di daerah.

Baca juga : Virus Corona di AS Makin Menggila, 40 Ribu Lebih Kasus Perhari

Politisasi bansos ini rawan terjadi karena Desember 2020 nanti akan ada Pilkada 270 kepala daerah.

“Masih ada 55 pemerintah daerah yang belum memberikan laporan hasil pengawasan keuangan. Ada 4 kota dan 51 kabupaten yang belum lapor. Pengawasan keuangan ini harus dilakukan secara fleksibel tapi juga tidak bisa ada toleransi saat diketahui adanya pelanggaran,” tegasnya.
(qa)

Bagikan ini :