Ummatina

Ummat Islam Cinta NKRI

Mewaspadai Radikalisme dan Ekstremisme ASN

Mewaspadai Radikalisme dan Ekstremisme ASN

Page Visited: 979
Read Time:2 Minute, 43 Second

Menteri Fachrul Razi menyoroti fenomena cadar dan cingkrang di kalngan ASN akhir tahun 2019 yang lalu. Mantan jenderal yang kini dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan menteri agama itu kembali viral dengan sorotannya terkait agen radikalisme good looking.

Akhir tahun 2019 Menteri Fachrul Razi menorot cadar dan cingkrang, kali ini good looking, dengan ciri punya pemahaman bahasa Arab yang bagus, dan hafiz yang secara kontekstual bermakna penghafal al-Quran. Lantas, bagaimana fakta di balik substansi narasi yang menuai kontroversi ini, serta apa pula dampaknya bagi “radikalisme” itu sendiri?

Pernyataan menteri agama yang telah diklarifikasi di hadapan sidang DPR RI sebagai contoh kasus munculnya paham-paham radikalisme di kalangan ASN bisa ditelisik kebenarannya di lapangan.

Secara substansial perkembangan sikap intoleransi dan ekstremisme beragama di kalangan ASN ini memang tantangan yang nyata. Sebutlah nama seperti Yudi Zulfahri, inisial AI, dan inisial EPW di antara beberapa nama lain misalnya menjadi preseden nyata keterlibatan orang yang pernah menyandang tugas aparatur sipil negara (ASN) dalam jaringan terorisme.

Baca Juga :  Awas! Radikalisme Terus Berusaha Mengikis Nasionalisme Kita

Ketiga nama dan inisial tersebut diputus oleh pengadilan sebagai terpidana kejahatan terorisme. AI adalah mantan ASN yang merupakan deportan simpatisan ISIS serta pemasok obat ke jaringan Mujahidin Indonesia Timur di Poso, sama halnya dengan EPW yang merupakan afiliasi ISIS dan anggota Jama’ah Ansarut Daulah pimpinan Aman Abdurrahman yang ditangkap sebelum melakukan serangan pada tahun 2018, adapun lulusan STPDN Yudi Zulfahri yang kini telah menjadi aktivis anti ekstremisme kekerasan pada masanya ditangkap ketika pelatihan militer Tanzim Al Qaeda Serambi Mekah jaringan Dulmatin di Jantho Aceh.

Senada dengan pernyataan menteri Fachrul Razi, ketiga nama di atas terpantik memulai perjalanan menuju terorisme dari pengajian kelompok yang menularkan paham ekstrem. Termasuk juga salah satunya dimulai dari pengajian Hizbut Tahrir Indonesia yang kini telah dibubarkan sekalipun tak menyurutkan semangat pengikut ideologisnya.

Posisi sebagai ASN dengan usia muda berkisar antara 30 tahun pada saat didakwa dengan latar belakang tamatan kedinasan STPDN dan menyandang gelar pendidikan vokasional terbukti tidak mampu mencegah masuk perangkap jaringan ekstremis dan teroris. Demikian pula terbukti dengan kasus deportan mantan ASN Kemenkeu lulusan S2 universitas di Australia dengan inisial TUA yang membawa istri dan tiga anaknya saat berusaha bergabung dengan ISIS.

Baca Juga :  Jika Wawasan Kebangsaan Masyarakat Meningkat, Benih Radikalisme Akan Mati

Kini pandemi Covid-19 juga menambah risiko bagi radikalisasi, rekrutmen, dan seruan aksi jaringan ekstremis teroris. Pandemi yang membawa tekanan ekonomi dan psikologis ini tentu berdampak pada kerentanan masyarakat termasuk juga individu.

Deklarator KAMI Gatot Nurmantyo Marah

Terkait agen radikalisme good looking, Menteri Fachrul Razi seakan memberi umpan bebas yang bisa mudah ditangkap oleh siapapun, pemain politik, dimanfaatkan kelompok ekstremis hingga dipolitisasi. Dalam deklarasi kelompok Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) misalnya, mantan panglima Gatot Nurmantyo menyerukan kemarahannya pada pernyataan “good looking” menteri Fachrul Razi. Gatot bahkan mengatakan, “Jadi kalau pemerintah mau menangkap, tangkap dulu saya. Sayalah yang makar, kalau itu makar” sebagaimana dilansir oleh media.

Sikap semacam ini patut kita sayangkan, kata makar yang disebutkan Gatot Nurmantyo terlampau berlebihan. Demikian pula ketika ia menyebut pernyataan Fachrul Razi adalah representasi sikap pemerintah, memosisikan masyarakat vis a vis pemerintah adalah pernyataan yang tidak bijaksana.

Mencegah intoleransi dan ekstremisme di kalangan ASN adalah urgensi pemerintah dan tugas penting. Dan fenomena strategi “good looking” yang disorot Menteri Agama itu bisa tidak sedikit ditemukan di lapangan. Kepada siapa tugas ini akan dijalankan jika yang seharusnya bertugas masih gamang akibat kenyinyiran yang tidak jelas? Awas, jangan sampai terlambat. (*)

Bagikan ini :