Ummatina

Ummat Islam Cinta NKRI

Muhammadiyah Ingatkan Tindakan Pemerintah Melarang FPI Bukan Anti Islam, Jangan Bersikap Berlebihan

Muhammadiyah Ingatkan Tindakan Pemerintah Melarang FPI Bukan Anti Islam

Page Visited: 1722
Read Time:1 Minute, 20 Second

Pembubaran dan pelarangan FPI, Muhammadiyah Ingatkan Tindakan Pemerintah Bukan Anti Islam, Tak Perlu Bereaksi Berlebihan

Pemerintah Pusat dalam hal ini Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej membacakan tujuh poin larangan terhadap segala bentuk aktifitas Front Pembela Islam (FPI) di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Keputusan pemerintah melarang segala bentuk aktifitas FPI itu ditanggapi pula oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (Sekum PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti. Menurut Muti, masyarakat tidak perlu menyikapi dan bereaksi berlebihan.

“Yang dilakukan pemerintah bukanlah tindakan anti Islam. Tapi menegakkan hukum dan peraturan,” ujar Mu`ti, melalui akun media sosial di Twitter dan Instgramnya, Rabu.

Mu`ti menjelaskan bahwa yang terpenting pemerintah harus berlaku adil.

“Jangan hanya tegas dan keras kepada FPI, tapi membiarkan ormas lain yang tidak memiliki SKT atau melakukan kegiatan yang meresahkan. Maka tegakkan hukum dan keadilan untuk semua,” tutur Mu`ti.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah secara resmi melarang seluruh simbol dan kegiatan Front Pembela Islam (FPI) terhitung mulai hari ini, Rabu (30/12/2020).

Baca Juga :  Untuk Warga Kalsel Korban Banjir, Habib Luthfi Sumbang 4 Ton Beras

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan bahwa pemerintah menganggap Front Pembela Islam (FPI) telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan atau ormas.

Bubarnya ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab tersebut dianggap sudah terjadi sejak tahun 2019.

“Saya ingin menyampaikan bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas,” kata Mahfud MD dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu.

Mahfud mengatakan, meski telah dianggap bubar sebagai ormas, tapi sebagai organinsai FPI tetap melakukan aktivitasnya.

Bahkan aktivitas mereka disebut melanggar ketertiban dan keamanan, serta bertentangan dengan hukum. (*)

Bagikan ini :