Ummatina

Ummat Islam Cinta NKRI

Kenapa Presiden Terbitkan Perpres Tentang Ancaman Ekstrimisme Terhadap Negara

Perpres Pencegahan Ekstremisme Akan Selamatkan Masyarakat dari Paham ekstrim

Page Visited: 2247
Read Time:1 Minute, 52 Second

Perpres Penanggulangan Ekstremisme Bisa Perkuat Daya Tahan Masyarakat dari Infiltrasi Paham Ekstrim

JAKARTA – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Nomor 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE) ternyata tidak berjalan mulus bahkan menuai polemik di masyarakat.

Seperti diketahui, Perpres tersebut dimaksudkan untuk memperkuat resilience atau ketahanan masyarakat terhadap paham ekstrim atau ekstremisme.

Menurut Mujtaba Hamdi, Direktur Eksekutif Wahid Foundation, sebetulnya yang menjadi kontroversi di masyarakat karena ada kata-kata pemolisian masyarakat atau community policing.

Dia yakin jika kata-katanya diganti ronda keliling tidak akan menjadi masalah walaupun gagasannya sebetulnya sama.

”Tetapi tidak bisa bahasa seperti ronda keliling itu dimasukkan dalam dokumen resmi seperti perpres. Tapi intinya ini adalah penguatan daya lenting atau resiliensi di masyarakat. Jadi masyarakat punya kemampuan untuk mendeteksi,” tutur Mujtaba, Kamis 21 Januari 2021.

Dia juga mengatakan pentingnya masyarakat terhubung dengan otoritas terkait dalam melakukan deteksi dini potensi ekstremisme di lingkungan sekitar. Dengan demikian tidak akan terjadi perbuatan main hakim sendiri.

Baca Juga :  Ciri-ciri Kadrun

Dari deteksi dini, lanjut dia, masyarakat akan memiliki juga kemampuan kohesi sosial mencegah potensi konflik dari isu yang kerap dieksploitasi oleh kelompok ekstremis ini.

”Hal tersebut dapat dicegah jika dideteksi lebih awal, hanya memang bahasa community policing ini belum terlalu akrab di telinga masyarakat kita. Kami sendiri dari Wahid Foundation juga mengapresiasi terbitnya Perpres RAN-PE ini,” tutur Mujtaba.

Dia menilai kebijakan ini sebagai usaha negara untuk melakukan perlindungan terhadap hak rasa aman dari warganya. Kemudian, lanjut dia, RAN-PE ini juga melakukan pendekatan dengan cara pull government dan pull society approach.

“Karena tidak hanya melibatkan banyak kementerian dan lembaga (K/L) saja, tetapi juga masyarakat umum, sehingga pendekatannya partisipatif. Ini juga sesuai karena yang menjadi target untuk pencegahan ekstrimisme kekerasan ini bukan hanya sekedar peristiwa esktrimisme kekerasannya saja, tetapi bagaimana mencegah faktor-faktor yang menjadi pendorong kemunculannya,” tuturnya.

Pria yang berpengalaman dalam isu kebebasan berekspresi dan pluralisme itu juga menyebut faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya ekstrimisme kekerasan kompleks dan multi aspek.

Baca Juga :  Bela NKRI Merupakan Bagian dari Jihad

Dengan demikian, kata dia, perlu pendekatan komprehensif dan banyak sektor perlu terlibat di sini.

”Tentunya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai koordinator penanggulangan terorisme dapat melakukan konsolidasi segera dengan kementerian dan lembaga terkait. kemudian juga membuka konsultasi dengan masyarakat sipil untuk membuka ruang diskusi terkait hal ini,” katanya. (*)

Bagikan ini :