Ummatina

Ummat Islam Cinta NKRI

Presiden Jokowi Tegaskan PKI Dilarang dan Tolak Bahas RUU HIP

Presiden Jokowi Tegaskan PKI Dilarang dan Tolak Bahas RUU HIP

Page Visited: 153
Read Time:1 Minute, 30 Second

Presiden Joko Widodo tidak mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR yang merupakan tanda persetujuan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang dibahas di DPR.

Pemerintah juga tidak ikut campur terhadap usulan RUU yang murni merupakan inisiatif DPR tersebut.

Baca juga : Tekad Jokowi Tarik Uang di Luar Negeri 11.000 Triliun Segera Terwujud !

Hal itu ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo saat menerima sejumlah purnawirawan TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (19/6/2020).

“Ini ( RUU HIP) 100 persen adalah inisiatif dari DPR, jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali,” kata Jokowi seperti dikutip dari Setkab.go.id.

Kepala Negara menjelaskan bahwa isi rancangan tersebut belum diketahuinya dan pemerintah selalu memerhatikan suara-suara dari masyarakat. Untuk itu diputuskan bahwa pemerintah hingga saat ini menunda dan tidak mengeluarkan surpres tersebut.

“Ini sudah kita putuskan pada tiga hari yang lalu bahwa kita akan menunda dan tidak mengeluarkan surpres terlebih dahulu,” kata Presiden. “Jadi daftar isian masalah (DIM) juga belum kita siapkan karena memang kita belum mengetahui sebetulnya ini arahnya akan ke mana karena ini memang inisiatif penuh dari DPR,” imbuhnya.

Baca Juga :  Nama Presiden Jokowi Jadi Nama Jalan di Abu Dhabi, Warganet Gembira

Baca juga : Singapura Was-was dengan Kemajuan Indonesia di Tangan Jokowi !

Jokowi pun menegaskan Pemerintah berkomitmen penuh untuk menutup pintu terhadap paham komunisme di Indonesia.

Payung hukum terhadap hal tersebut juga sudah jelas diatur dalam Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 serta Undang-Undang Nomor 27 1999. “Sudah jelas bahwa PKI dan seluruh ajarannya dilarang di negara kita. Saya kira pemerintah tidak ragu-ragu mengenai hal itu,” ujarnya.

RUU HIP menuai polemik publik. Sebab, draf RUU tersebut memuat klausul Trisila dan Ekasila di dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 7.

Baca juga : Relawan Jokowi ke Rizal Ramli – Fadli Zon Soal Buzzer Sampah

Banyak kalangan berpendapat, konsep Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. (qa/ummatia/kompas)

Bagikan ini :