Ummatina

Ummat Islam Cinta NKRI

Sudan Akhiri 30 Tahun Pemerintahan Islam Demi Redam Konflik

Reformasi Besar-besaran di Sudan Mengakhiri 30 Tahun Pemerintahan Islam

Page Visited: 695
Read Time:1 Minute, 8 Second

Reformasi Besar-besaran di Sudan Mengakhiri 30 Tahun Pemerintahan Islam

Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara, yang dipimpin oleh Abdel-Aziz Al-Hilu, dan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok menandatangani surat komitmen bersama pada hari Jumat (4/9/2020) lalu di ibukota Ethiopia, Addis Ababa.

Komitmen tersebut menekankan pada “keharusan” untuk menemukan “solusi politik yang komprehensif dan adil” demi mengakhiri konflik berkepanjangan di masa pemerintahan Omar Bashir.

Baca juga : Tahun 2024, Tahun Tegaknya Khilafah Islamiyah di Indonesia?

Konstitusi Sudan “harus didasarkan pada prinsip pemisahan agama dan negara,” tertulis di dalam pernyataan komitmen tersebut, mengakui permintaan lama dari faksi Al-Hilu yang sekuler. Sekaligus membuka pintu bagi Sudan menjadi negara sekuler di masa mendatang.

Pemerintah transisi mengambil alih kekuasaan setelah militer menggulingkan Omar Hassan al-Bashir yang berkuasa selama 30 tahun pada April tahun lalu, menyusul aksi protes besar-besaran di jalanan. Setelah itu, pemerintah transisi Sudan melakukan reformasi besar-besaran.

Reformasi Sudan yang mencengangkan dunia adalah dengan mencabut beberapa hukum syariat Islam. Beberapa reformasi yang dilakukan antara lain meniadakan hukum cambuk, menghapus sunat perempuan, hukuman mati bagi orang yang murtad dihapus, serta warga non-Muslim diizinkan untuk mengonsumsi, mengimpor, dan memperjualbelikan minuman keras.

Baca Juga :  Mantan PM Irak Sebut Kemenangan atas ISIS Bukan karena Bantuan AS, tapi karena Bantuan Iran

Baca juga : Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Habib Ali Al-Jufri: “Tinggalkan Omong Kosong Khilafah”

Selain itu, otoritas pemerintahan transisi akan memangkas pengeluaran sektor militer yang menguras dana 80 persen dari anggaran nasional. (qa/ummatina)

Bagikan ini :

Mungkin Luput dari Anda