Ummatina

Ummat Islam Cinta NKRI

Tokoh KAMI Ahmad Yani Tidak Datang ke Bareskrim Polri, Ngaku Belum Dapat Surat Panggilan Polisi

Tidak Datang ke Bareskrim Polri, Ahmad Yani Mengaku Belum Dapat Surat Panggilan Polisi.

Tidak Datang ke Bareskrim Polri, Ahmad Yani Ngaku Belum Terima Surat Panggilan Resmi

Page Visited: 877
Read Time:1 Minute, 23 Second

Tokoh KAMI Ahmad Yani Tidak Datang ke Bareskrim Polri, Ngaku Belum Dapat Surat Panggilan Polisi

Jakarta – Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani menyatakan belum mendapat surat panggilan resmi dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

“Saya datang itu dalam kapasitas apa? Sampai sekarang belum ada dapat pemanggilan resmi,” kata Yani saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (23/10).

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa pada hari Jum’at pentolan KAMI Ahmad Yani dipanggil Polisi untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus aksi demo rusuh menolak UU Cipta Kerja.

Ahmad Yani mengatakan dirinya telah mengecek ke kantor maupun rumah pribadinya terkait dengan pengiriman surat panggilan itu, namun nihil.

“Ya mau datang, mau sebagai apa?” pungkas dia.

Informasi mengenai pemeriksaan Yani dilontarkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono pada Kamis (22/10).

Awi mengatakan pemeriksaan terhadap Ahmad Yani merupakan pengembangan dari tersangka Anton Permana, salah satu deklarator KAMI.

Baca Juga :  Pelajaran dari Hilangnya Makam Ki Bagus Hadikusumo

“Jadi pada intinya, Siber sudah menyiapkan pemanggilan rencananya hari Jumat besok itu, nanti kita lihat,” kata Awi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/10).

Awi mengatakan Yani bakal diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut. Keterangan Yani diperlukan dalam proses penyidikan yang menjerat sejumlah pentolan KAMI.

Dalam perkara ini, ada tiga petinggi KAMI yang diringkus dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Mereka yakni Komite Eksekutif KAMI, Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat serta Anton Permana.

Mereka diduga menyebarkan pesan-pesan provokatif sehingga membuat unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Ciptaker berakhir kerusuhan di berbagai kota di Indonesia.

Para tersangka dijerat pasal berlapis. Mulai dari ujaran kebencian, berita tak benar (HOAX) sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang ITE dan pasal penghasutan dalam KUHP. (ummatina/dari berbagai sumber)

Bagikan ini :