Ummatina

Ummat Islam Cinta NKRI

Tolak KAMI, Koalisi Aksi Memprovokasi Indonesia

Tolak KAMI, Koalisi Aksi Memprovokasi Indonesia

Page Visited: 2820
Read Time:6 Minute, 5 Second

Kita Tidak Butuh KAMI, Apa Kontribusi KAMI untuk Indonesia?

Keberadaan KAMI sejak dideklarasikan pertengahan Agustus 2020 tidak henti-hentinya menimbulkan kegaduhan. Setelah heboh bikin kegaduhan di Taman Makam pahlawan Kalibata yang mengundang komentar dan nasehat para tokoh TNI untuk Gatot Nurmantyo, kini KAMI menghadapi kasus karena membuat gaduh negeri ini dengan menunggangi aksi demo yang rusuh di berbagai kota di Indonesia.

Akhirnya banyak petinggi KAMI ditangkap polisi. Meskipun penangkapan petinggi KAMI ini mengundang sinisme dari tokoh-tokoh KAMI dan tokoh-tokoh simpatisan KAMI, polisi maju terus pantang mundur karena punya bukti kuat untuk alasan menangkap para petinggi KAMI.

Grup WA dan akun medsos menunjukkan terlibat sebagai orang-rang yang menyebarkan hoax dan provokasi agar aksi demo tolak RUU Cipta kerja berubah menjadi rusuh. Bahkan ada narasi skenario ditemukan di Grup WA KAMI agar terjadi lagi kerusuhan dan penjarahan 1998. Alangkah jahatnya skenario ini.

Banyak tokoh mencibir Polri karena telah menangkap para petinggi KAMI yang terlibat dalam menunggangi demo buruh yang berujung kerusuhan tersebut. Dengan menyalahkan polisi, perlu dipertanyakan, apakah para tokoh ini ingin membiarkan kejahatan meraja-lela di negeri ini?

Lagi pula, selama ini apa kontribusi KAMI yang telah direalisasikan untuk menyelamatkan Indonesia? Semuanya masih sebatas pernyataan yang provokatif belaka?

Baca juga : Mari Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa dari Provokasi KAMI

Penangkapan 8 Petinggi KAMI oleh Bareskrim Polri, Bukti KAMI Sarang Provaktor

Akhirnya,Bareskrim Polri menangkap petinggi dan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Total ada 8 anggota KAMI Medan dan Jakarta yang ditangkap.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono merinci identitas 8 orang tersebut. Awi menyebut 4 orang berasal dari KAMI Medan dan 4 orang dari KAMI Jakarta.

Dari keterangan sebelumnya, polisi mengungkapkan bahwa Syahganda ditangkap karena diduga melanggar UU ITE.

Di antara mereka yang ditangkap tersebut, beberapa di antaranya merupakan petinggi KAMI. Misalnya Anton Permana yang merupakan deklarator KAMI bersama Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin dan beberapa tokoh lainnya.

Baca Juga :  8 Tokoh KAMI Ditangkap Polisi, Gatot Nurmantyo : KAMI Sudah Perhitungkan Segala Risiko!

Jumhur Hidayat, yang turut ditangkap juga termasuk deklarator KAMI. Kemudian Syahganda Nainggolan adalah anggota Komite Eksekutif KAMI.

KAMI Menjadi Sarang Provokator untuk Merusak Indonesia

Barang bukti yang disita polisi dari keempat tersangka adalah ponsel, dokumen percakapan masing-masing tersangka, uang Rp500 ribu dan kartu ATM.

“Dari WAG itu, dikumpulkan uang untuk suplai logistik, baru terkumpul Rp500 ribu,” tuturnya.

Seperti diberitakan delapan anggota KAMI yang ditangkap adalah Juliana, Devi, Wahyu Rasari Putri, Khairi Amri, Kingkin Annida, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat.

Mereka semua diduga melanggar Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Awi hanya menjelaskan penghasutan itu dilakukan di media sosial namun ia tidak menjelaskan detailnya.

Ancaman pidananya untuk yang UU ITE 6 tahun pidana penjara atau denda Rp 1 miliar, dan untuk penghasutannya di Pasal 160 KUHP ancaman pidananya adalah 6 tahun pidana penjara.

(https://isubogor.pikiran-rakyat.com/warta/pr-45839605/ngeri-isi-percakapan-di-grup-wa-kami-buat-skanario-98-dan-demo-wajib-bawa-bom-molotov)

Baca juga : Bareskrim Polri Tunjukkan Bukti Petinggi KAMI Sebar Hoaks Agar Demo Rusuh

Nah, dari pemaparan bukti-bukti yang diperoleh Bareskrim Polri dari lapangan bisa diambil kesimpulan bahwa KAMI mulai saat ini telah menjadi sarang provokator untuk merusak Indonesia. Apakah pantas KAMI disebut KOALISI AKSI MENYELAMATKAN INDONESIA? Tidak, KAMI lebih tepat disebut sarang provokator untuk menghancurkan Indonesia.

Oleh karena itu keberadaan KAMI ke depan wajib ditolak oleh segenap rakyat Indonesia. Kita rakyat Indonesia tidak butuh KAMI dari sejak awal dideklarasikan, buktinya deklarasi KAMI ditolak masyarakat dimana-mana di berbagai kota di Indonesia.

Bareskrim Polri Beberkan Bukti Petinggi KAMI Sebar Hoaks dan Provokasi

Pihak kepolisian akhirnya mengumumkan alasan tiga petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditangkap. Hal ini terkait dengan peran ketiga tersangka dalam aksi menolak UU Cipta Kerja yang berujung rusuh.

Perlu diketahui sebelumnya panyak pihak dan tokoh KAMI dan simpatisan yang memandang sisnis kepada jajaran Polri atas penangkapan 9 anggota KAMI. Tapi kemudian pihak bareskrim Polri benar-benar membeberkan alasan penagkapan para anggota KAMI.

Baca Juga :  KAMI Tak Kelihatan Lagi, KAMI Hanya Seumur Jagung?

Tersangka pertama, yakni Jumhur Hidayat (JH) diduga menyebarkan konten yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA lewat akun Twitter miliknya.

Baca juga : 8 Tokoh KAMI Ditangkap Polisi, Gatot Nurmantyo : KAMI Sudah Perhitungkan Segala Risiko!

Bareskrim Polri memberikan penjelasan dan barang bukti terkait peran salah satu petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan yang diduga menjadi dalang kerusuhan aksi demo Omnibus law Cipta Kerja.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan Syahganda memberikan dukungan kepada para demonstran dengan provokasi serta menyebarkan gambar yang tidak sesuai dengan peristiwa sebenarnya (hoax).

Ketika Kritik dari KAMI Bersifat Tendensius dan Tidak Obyektif

Banyak kritik tendensius dan tidak obyektif dari para tokoh Presidium KAMI. Seperti Din Syamsuddin misalnya, baru-baru ini mengatakan bahwa Indonesia Alami 3 Kerusakan Politik. Yang mana kritik Din Syamsuddin ini bisa dibilang tidak mengandung nilai obyektif. Semua kritiknya terkesan mengada-ada, hanya pandangan subyektif dan sangat tendensius terhadap pemerintah.

Menurut Din, Kerusakan pertama adalah terjadinya penyelewengan, serta penyimpangan nilai-nilai dasar yang disepakati, yaitu Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Kedua, gejala negara yang mengarah pada constitutional dictatorship atau kediktatoran konstitusional. Menurut Din, kediktatoran konstitusional merupakan tindakan melanggar dasar negara.

Ketiga, arogansi oleh para pemimpin yang memiliki kekuasaan. Menurut Din, kesombongan yang dianut para pemimpin bangsa kini menjadi hambatan terpenuhinya aspirasi rakyat.

Kritik KAMI Tidak Memberikan Terobosan Baru

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyentil Gatot Nurmantyo soal menjadi pemimpin yang tidak selalu bisa melakukan hal di luar kewenangannya.

Dikutip dari tayangan YouTube Indonesia Lawyers Club, Rabu (21/20/2020), mulanya Mahfud MD menanyakan kritik dengan isu baru yang dilontarkan KAMI.

“Saya sama sekali tidak pernah tertarik untuk mengatakan misalnya ‘KAMI’ itu oposisi. Saya enggak, bukan apa-apa dia. Saya ingin tahu apa yang baru dari KAMI itu yang dikritik?” tanya Mahfud MD.

Baca Juga :  Mari Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa dari Provokasi KAMI

Ia menjelaskan, selama ini poin yang menjadi kritikan oleh koalisi yang dipimpin Gatot Nurmantyo yang saat itu juga diundang sebagai pengisi acara ILC hanya mengulang kritik-kritik lama.

“Soal oligarki? Itu kritik kita juga pada Pak Gatot ketika jadi panglima. Korupsi? Kritik kita juga dulu. Pro komunis? Juga dulu ada begitu. Anda liberal? Ada juga dulu,” papar Mahfud MD.

Ia merasa bahwa pemikiran dan kritik KAMI tidak memberikan terobosan baru bagi sistem demokrasi di Indonesia sehingga ia merasa koalisi tersebut belum begitu menyentilnya.

Kasus Sembilan Anggota KAMI Dilimpahkan ke Kejaksaan

Kabar terakhir, Mabes Polri menyatakan telah melimpahkan ke Kejasaan kasus sembilan tersangka petinggi dan anggota KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia).

Adapun kasus yang dilimpahkan tersebut terkait dugaan penghasutan atau provokasi dalam demonstrasi menolak Omnibus Law yang berujung kerusuhan di mana-mana di berbagai kota Indonesia.

“Sudah tahap satu, minggu lalu,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Pol Awi Setiyono di Gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, di Jakarta, Selasa (3/11/2020).

Meski begitu, kata Awi, pihaknya masih melakukan pengembangan penyidikan dalam perkara tersebut seperti melakukan pemanggilan ulang untuk pemeriksaan terhadap Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani.

Diketahui sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan 9 tersangka yang diduga menghasut kericuhan saat demo menolak Omnibus Law. Adapun kepada 9 tersangka tersebut dijerat dengan berbagai macam pasal mulai dari Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE) hingga KUHP tentang Penghasutan.

Oleh karena itu, melihat fakta yang telah dibeberkan di atas, keberadaan KAMI ke depan wajib ditolak oleh segenap rakyat Indonesia. Karena sebenarnya, Kita rakyat Indonesia tidak butuh KAMI dari sejak awal dideklarasikan. Buktinya deklarasi KAMI ditolak masyarakat di mana-mana di berbagai kota di Indonesia. ( *)

Bagikan ini :